Kawal Kasus Graha Lansia Lsm Mappan Apresiasi Polda Jambi dan Mintak Back – Up Mabes Polri
DETEKSIJAMBI.COM ~ JAKARTA, Kawal Proses Penyelidikan Dugaan Korupsi dan Penyalah Gunaan Wewenang dan Pengrusakan diduga Dilakukan oleh Walikota Jambi, Sekda Kota Jambi, Kepala BPKAD, Kela Dinas Pupr, Kepala ULP, dan Kabid Cipta Karya atas Paket Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tipe C talang Banjar dan Dugaan Pengrusakan Graha Lansi LSM Mappan datangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Kamis 09/03/21, LSM Mappan yang dikomandoi Hadi Prabowo Meminta Bareskrim Mabes Polri, untuk memberikan Support secara moril agar Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi memiliki Keberanian dan komitmen untuk mengungkap Kasus yang kami laporkan. Dan sudah berjalan proses penyelidikan nya.
Kami minta bapak Kapolri dan Kabareskrim untuk ikut memantau dan memonitoring jalannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jambi, kami takut kalau tidak dimonitor dan backup oleh Bareskrim Mabes Polri ada intervensi dari pihak – pihak yang memiliki power dan campur tangan – tangan besi. Ucap Hari Prabowo
Tolong berikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi karna sudah memiliki Keberanian dan nyali sampai hari ini masih terus melakukan upaya penyelidikan dan sudah memanggil puluhan pejabat dilingkup Pemerintah Kota Jambi.
Hal itu sebagai mana dapat dijelaskan dari SP2HP (A2), yang sudah dua kali saya terima dengan Nomor Surat : 53/I/RES.3.3/2022/Ditreskrimsus Tertanggal 31 Januari 2023.
Hadi Prabowo juga turut menyerahkan sejumlah berkas penyelidikan ke mabes polri, Diterima oleh AKBP Agus Priyanto Kasubag Pelayanan dan Pengaduan Divisi Humas Mabes Polri.
Agus mengungkapkan bahwa Berkas ini akan kita teruskan kepimpinan dan agan segera kita tindak lanjuti.
Namun demikian kami selaku Kontrol sosial juga terus mengingatkan, mau sampai kapan kasus yang kami laporkan terus berproses ditingkat penyelidikan, kami minta segera untuk tingkatkan ke prosesnya Penyidikan. Sudah Enam – Delapan Bulan laporan tersebut belum ada kepastian hukum. Tutup Hadi.(*)
